Tanggal 30 september dan Agustus 1965, persitiwa berdarah  ditandai oleh pembunuhan sadis. Partai  Komunis  menjadi tertuduh.  Angkatan Darat dan partai agama, dan massa anti komunis  balik menyerang.  Pasca  G30S/PKI suasana semakin tidak terkendali. Setelah konsolidasi pemerintah dan terbentuknya Orba, suasana tetap dan bahkan semakin memanas. Tenggang  waktu inilah   kejahatan negara   dalam kaitannya dengan HAM  merupakan pengalaman  berharga bagi  bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai  refleksi  masa lampau sekaligus proyeksi ke masa depan.  Akal sehat dan kondisi  pluralisme di segala aspek kehidupan mengisyaratkan  pentingnya HAM ditegakkan.

Sejarah juga mengajarkan  bahwa segenap kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM, harus dikutuk termasuk  dalam hal ini negara.  Sebagai bangsa yang bermartabat kekuasaan tidak harus  mengorbankan  rakyat sendiri. Produksi dan reproduksi ingatan  adalah suatu konsekwensi logis dari  ideologi tersembunyi dari peristiwa G30S/PKI untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikendalikan. Ia menjadi semacam menara “panoptikon” yang berfungsi sebagai sistem pengawasan dominan tapi akan mudah mengetahui  sepak terjang  si terpidana. Kelakuannya mudah  dididuga dan diawasi.  Tragedi G30S/PKI adalah suatu faktum historis  dimana  negara melalui pemerintah Orba  melakukan kekerasan dan viktimisasi terhadap  keluarga anggota  PKI.  Melalui  mekanisme teror dan cara panoptikonistik tersebut    serta  merta terwariskan  dari generasi  ke  generasi.

Kejahatan dan kekerasan politik dan kekuasaan  dalam bentuk  yang mengenaskan seperti sekarang ini  tidak terpisahkan dari tradisi tersebut.  Anehnya para pemimpin negara-negara Asiatik  membenarkan  tindakan mereka sebagai bentuk legimisasi kekerasan dan kejahatan negara. Nilai-nilai Asiatik oleh Soeharto pada masa Orba, diterjemahkan  menjadi sifat dan konsep kebudayaan nasional. Nilai-nilai ini dijadikan dalih pembenaran  pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan pelanggaran hak-hak politik baik di bidang pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik  yang dijalankan oleh negara.  Asumsinya, demikian Ignas Kleiden, negara sebagai institusi harus berusaha melindungi masyarakat dari beban nilai-nilai asing  karena masih terlalu berat dilaksanakan pada waktu itu.

Nilai-nilai Asiatik, yang terkerucutkan ke dalam nilai Indonesia menjadi sarana  untuk pembenaran diri negara atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap hak-hak politik masyarakat. Pandangan itu sulit dibenarkan secara antropologis.disebabkan karena tidak ada nilai yang hanya mempunyai satu kekuatan  dengan satu akibat saja. Nilai individualisme yang sering dianggap sebagai sikap yang mengutamakan  kepentingan sendiri, dalam praktek justru  membuat orang  amat bertanggung-jawab  terhadap diri sendiri, menghormati hak-hak dan privasi orang lain, dan tidak mau  membebani orang lain dengan persoalan  dan kesulitan sendiri. Sebaliknya  kolektivisme dan kekeluargaan  yang didukung  oleh  sistem patriarki otoritarian dipuja-puja oleh rezim Soeharto, dalam prakteknya justru  berkembang  menjadi  suatu egosentrisme kolektif  yang eksklusif dan hanya memperhatikan  suatu kelompok terbatas, seperti keluarga dan kroni-kroni sendiri, mitra bisnis   dan hierarki nomenklatur. Kondisi faktual ini membuat orang tak acuh terhadap mereka yang berbeda di luar lingkungan tersebut. Sementara anggapan tentang nilai-nilai konfusionisme telah mendorong maju ekonomi di negara-negara Asia hanyalah suatu generalisasi berlebihan, karena di Cina daratan sendiri tempat perangkat nilai-nilai itu berasal dan berkembang luas, pertumbuhan ekonomi tidaklah mengesankan.

Dalih penolakan terhadap HAM sering dikaitkan dengan  perlindungan terhadap  invasi nilai, distorsi  budaya asing dengan berlandas pada  sakralitas  nilai domestik, agama, nilai luhur dan situs suci primordialisme.  Deskripsi terhadap penolakan HAM yang dimaksud  tergambar  dalam  berbagai media massa. Dalam  surat  kabar Kompas,  2 April 2004, Hendardi dalam Hak Asasi Manusia (HAM), negara kesatuan RI.  dan alat politik,  mengatakan  bahwa semua aparat NKRI mempunyai kewajiban pokok untuk menghormati, melindungi dan memenuhi tuntutan dan aspirasi HAM. Harus diakui, pengusungan issu HAM dapat dijadikan “alat politik” seperti dituduhkan Hikmanto terhadap pemerintah di negara-negara maju. Akan tetapi, justru berbahaya  jika  hal itu disambut dengan reaksi menggelembungkan semangat nasionalisme karena akan mengancam sendi-sendi perlindungan pemenuhan HAM.

Orientasi nilai Asiatik versi Soeharto menjadi suatu wacana moral yang harus disikapi dan dieksplitaskan secara cermat tanpa berhenti pada pemikiran dogmatis. Namun yang lebih penting lagi bukanlah sekedar justifikasi diri terhadap dunia luar, akan tetapi dampakyang dilahirkan orientasi tersebut kenyataan   pelanggaran hak-hak asasi manusia,   hak politik dan  wilayah demokrasi  dan ruang publik telah ternoda. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung-jawab terhadap kondisi stagnan  anomalitas dan kekerasan negara  dalam bentuk penganiayaan, kekerasan, penangkapan, intimidasi dan suasan  teror.  Kondisi patologis ini bisa dijadikan  sebagai wacana permenungan dan landasan pemikiran kritis.  HAM dan  partikularisme,  nasionalitas  dan agama  harus  dipahami  dalam perspektif yang optimistik, dapat direkonsialisasikan  tanpa salah satu diantaranya   harus mensubordinasikan yang lainnya. 

HAM tidak harus memaksakan diri agar  muatan budaya, aspek historisitas dan nilai-nilai Eropa Barat yang dikandungnya  diterima begitu saja  oleh  bangsa lain.  Budaya  dan kandungan lokal sarat dengan universalitas dan prinsip-prinsip demokrasi serta egalitarianisme, persaudaraan dan kesetaraan yang diagung-agungkan Eropa Barat. Bahkan Islam yang selama ini  dipersepsikan Barat sebagai agama  yang  menolak universalisme dan  HAM tidaklah demikian halnya. Hak-hak asasi manusia tidak mutlak merujuk  kepada konsep baku HAM sebagaimana  dipahamkan oleh Eropa Barat dan Amerika Serikat. Di negara negara dunia ketiga, bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah dan berbagai negara lain,  tidak dapat dipungkiri memiliki nilai-nilai, kepercayaan agama tersendiri yang relevan dan sesuai dengan tuntutan HAM. Untuk itu dibutuhkan suatu sikap arif dan kecerdasan memilih yang pada prinsipnya mencapai suatu proksimitas dan berwawasan emansipatoris bermuatan partisipatoris. Kecurigaan negara-negara dunia ketiga terhadap Barat dapat dijadikan sebagai titik berangkat menuju konsesus nilai dalam persandingannya dengan  liberalisasi dan demokratisasi Barat. Celakanya sering kali  penguasa di negara-negara  dunia  ketiga tersebut dengan alasan-alasan tertentu menolak  HAM.

Ignas Kleiden dalam kata pengantar pada  buku  Rodha. Howard, HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, mengatakan bahwa  nilai-nilai Asiatik yang sering diketengahkan oleh pemimpin  Asia Tenggara seperti Lee Kwan Yew dari Singapura, Perdana Menteri  Moh. Mahatir dari Malaysia, dan Presiden Soeharto dari Indonesia  terkesan naïf dan apolegetik.  Pelanggaran oposisi politik selama Orde Baru, Presiden Soeharto  berdalih bahwa  demokrasi  harus menyesuaikan  dengan kebudayaan Indonesia, yang lebih berorientasi pada  harmoni daripada konflik.

Kasus pengrusakan dan pengusiran warga Ahmadyah di NTT merupakan kejahatan negara. terhadap salah satu sekte Islam, jamaah Ahmadyah. Pelaku pengrusakan,  teror dan intimidasi, dan tindakan anarkis adalah  umat Islam sekte  lainnya. Korban jamaah Ahmadyah Parung, Bogor, pembakaran rumah, pengusiran warga di NTB adalah suatu tragedi teologis yang sangat memprihatinkan terjadi justru dalam  tataran kemerdekaan dan  peradaban yang mengakui demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kekerasan baru-baru ini  mengenai pengrusakan masjid  Nurabwa milik jamaah Ahmadyah di desa  Ronawila, kabupaten  Konawe Selatan, Sulawesi  tenggara dirusak massa tak dikenal pada saat  puluhan anggota  Jemaah sedang melaksanakan acara peringatan  Maulud Nabi SAW.  Pengurusakan jendela kaca,  inventaris mesjid seperti  lemari buku, mihrab dan sejumlah  buku ajaran  Ahmadyah (Koran Tempo, 1 Mei 2006)

Bagi bangsa Indonesia peristiwa tersebut  dapat menjadi  refleksi historis untuk meciptakan suatu kondusi kondusif bagi  semakin  terinternalisasikannya  nilai-nilai humanitas dan universalitas  yang mampu mengatasi  kepentingan  primordialistik, agama  terutama mengingat  Indonesia semakin dihadapkan pada permasalaham pluralistik dam kondisi  masyarakat global, dan inter-relasi  antar warganegara dunia, kosmopolitanisme tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Suatu hal yang menjadi opsesi kita sebagai bangsa adalah berupaya untuk  memberikan kontribusi terhadap peradaban yang selama ini  kita dianggap tidak terlalu peduli apalagi berpartisipasi aktif dalam merealisasikan HAM. Dengan hati yang  kecut  kita  dipaksa untuk menerima  sebutan sebagai bangsa  yang kurang peduli HAM.. Untuk  meyakinkan dunia tuduhan tersebut  adalah a historis dan sama sekali tak berdasar. Namun suatu kerja keras harus dilakukan. melalui tindakan kongkret.